Konsep Perencanaan dan Perancangan E-Government (Pada Pemda Kab. Pekalongan)

Pendahuluan

Dewasa ini pemanfaatan komputer dalam berbagai bidang semakin luas. Sistem informasipun menjadi suatu kebutuhan untuk mempermudah dan mempercepat dalam menghasilkan informasi yang terbaru.

Dalam tujuannya memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta banyak manfaat positif lainnya maka e-government merupakan sesuatu yang perlu untuk dilakukan oleh organisasi pemerintahan.

E-Government menjadi sangat populer sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (informatioan and communication technology- ICT). Berbagai negara di belahan dunia berlomba mengimplementasikan e-Government dengan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing, yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terutama dalam lingkup pelayanan mesyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. Di Indonesia, topik ini menjadi populer setelah dikaitkan dengan otonomi daerah.

Berbagai e-Government yang telah ada di Indonesia belum semuanya dapat mengaplikasikan dalam membantu tugas-tugas pemerintahan daerah. Oleh karenanya tema ini saya angkat sehingga sekiranya dapat membantu untuk pemerintan daerah terutama Pemerintah Daerah Pekalongan.

Latar Belakang Masalah

Mencermati Pembangunan e-government di Pemda Pekalongan, terlihat belum dimanfaatkannya secara maksimal sumber daya yang ada, baik sumber daya infrastruktur teknologi komunikasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. Website-website pemerintahan yang aada, sebagai tolok ukur yang paling sederhana dalam melihat implementasi e-government, isinya masih bersifat informasi yang sangat umum. Padahal dengan tingkat skill yang relatif sama dipadukan dengan strategi yang baik, dapat dibuat aplikasi pelayanan masyarakat yangf lebih dibutuhkan warga negara.

Strategi Untuk implementasi yang baik masih sangat diperlukan bagi Pemerintahan Daerah dalam membangun maupun mengembangkan e-government. Di sisi lain, perangkat lunak open source(open source Software) merupakan sumber daya yang sangat bagus dan menunggu untuk dieksplorasi dalam mendukung implementasi e-government.

Hambatan Dalam Mengimplementasikan E-Government

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan E-Government di Pemda Pekalongan diantaranya:

• Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
• Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering.
• Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri

Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

• Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
• Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.

Tujuan Penelitian

Tentunya implementasi e-government ini pengaturannya disesuaikan dengan faktor waktu, geografis, batasan regional, hukum dan lain lain. ???????

masih kurang

Manfaat Penelitian

Penerapan E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain:

• Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.
• Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.
• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.
• Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus

Landasan Teori

Definisi e-government

The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai:

E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. [1]

Definisi lain dari referensi lain:

Electronic government, or “e-government,” is the process of transacting business between the public and government through the use ofautomated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web.

Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship). E-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Contoh-contohnya antara lain:

• Penyediaan sumber informasi, khususnya informasi yang sering dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi tersebut. Tahukah anda berapa pendapatan daerah anda? Komoditas apa yang paling utama? Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia di daerah anda? Berapa jumlah perguruan tinggi di daerah anda? Di era otonomi daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat menjadi penentu keberhasilan.
• Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan informasi.
• E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan transparan.

Aplikasi e-government

1. Pelayanan KTP Online

Saat ini hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia sudah mempunyai website, dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan dan sebgaianya. Pemrosesan Pembuatan KTP secara online via Internet ini dipandang perlu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengatasi prosedur manual yang tidak praktis, dan sebagainya.

Pelayanan KTP Online adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online baik bagi yang akan membuat KTP baru maupun yang akan melakukan perpanjangan. Dengan Aplikasi ini pemohon KTP dapat melakukan peromohonanya secra langsung, dengan mengklik menu yang tersedia pada website.

Aplikasi Pelayanan KTP online ini mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

• Menyimpan biodata Penduduk
• Menyimpan data Kecamatan
• Menyimpan data permohonan
• Menyimpan data masa berlaku

2. Pelayanan Izin Gangguan(HO) Online

Aplikasi pelayanan masyarakat ini untuk pengurusan izin gangguan bagi yang akan menjalankan sebuah usaha ataupun untuk perpanjangan bagi usaha yang sudah memiliki izin usaha yang telah habis masa berlakunya. Pada Aplikasi ini masyarakat yang akan memohon izin gangguan (HO) tinggal memilih layanan yang diinginkan, izin gangguan untuk usaha baru atau perepanjangan izin gangguan lama.

Dengan Aplikasi ini setiap pemohon dapata mengajukan permohonan dan mengisi formulir permohonan kapanpun dan dimana pun, selagi masih terhubung dengan internet. Dengan begitu, pemohon tidak perlu mewakilkan ke orang lain untuk pengurusan izin ini

Metodologi Penulisan

Metodologi Penulisan yang dipakai penulis adalah:

1. Menggunakan literatur yang berhubungan dengan konsep dan perancangan e-government.
2. Mengadakan dialog dengan pihak yang berhubungan dengan penerapan e-government untuk mendapatkan strategi-strategi yang sesuai dalam…..
3. Membuat Aplikasi e-government dengan software PHP danm MySQL

Rencana Daftar Isi

Bab I : Membahas tentang pengantar, manfaat e-government, metodologi penulisan dan sistematika penyusunan.

Bab II : Membahas konsep tentang e-government

Bab III : Membahas strategi dan perancangan e-government

Bab IV : Membahas tentang aplikasi e-government

Bab V : Berisi kesimpulan dan saran